Tuesday, February 16, 2016

Nilai Kontrak PT DI dari TNI Sepanjang 2015 Capai Rp 9,4 Triliun

 https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12688370_1047779098577867_1708843783986012296_n.jpg?oh=f17f9cd8920efa07fe11894f40e1f728&oe=57643EA5
     Gambar dari "count stirke" defence.pk
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kemampuan Minimum Essential Force (MEF) yang sedang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya kebutuhan transportasi medium, PT DI sepanjang 2015 lalu sudah menyerahkan 9 unit pesawat CN295, 12 pesawat CN235 untuk TNI AU dan AL, serta 32 unit pesawat NC212 kepada TNI.

Selain pesawat dengan sayap tetap (fixed wing), PT DI juga telah menyerahkan sejumlah pesawat sayap putar (rotary wing) atau helikopter kepada TNI.

Sepanjang tahun 2015, total terdapat 31 unit helikopter Bell 412 EP, 14 unit Bell 412 SP, dan 36 unit helikopter jenis NBO105.

Sementara untuk helikopter Super Puma NAS332, PT DI telah menyerahkan 13 unit untuk TNI.

PT DI juga masih mengantungi pesanan 6 helikopter Cougar EC725 dari TNI AU dan akan selesai dirakit pada 2017 mendatang.

"Semua pesawat yang diserahkan ke Kementerian Pertahanan atau TNI dijamin kelaikan terbangnya oleh PT DI, sesuai dengan regulasi pemerintah untuk pesawat militer," ujar Direktur Utama PT DI Budi Santoso saat dijumpai di kantornya di Bandung, Kamis (11/2/2016).

PT DI mengklaim produksi pesawat terbang dan helikopter pesanan dari dalam negeri pada tahun 2015 (termasuk TNI/Polri), berdasarkan kontrak-kontrak, memiliki total nilai sebesar 704 juta dollar AS (sekitar Rp 9,4 triliun).

Budi menambahkan, pesawat untuk kebutuhan militer kebutuhannya lebih kecil, karena itu pihaknya juga akan berkonsentrasi pada produksi pesawat-pesawat angkut komersil.

"Kami harus masuk ke pesawat komersial karena pasarnya lebih besar dibanding pesawat militer," ujarnya saat dijumpai di kantor PT DI. 
Sumber : KOMPAS.com









Pembentukan Badan Cyber Nasional segera dilaporkan ke Presiden

Pembentukan Badan Cyber Nasional segera dilaporkan ke Presiden
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/M. Agung Rajasa/P003)
"Kita sudah finalisasi draf organisasi, kemudian nanti kita laporkan ke Presiden balik dari AS,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan menyatakan segera melaporkan perkembangan terakhir pembentukan Badan Cyber Nasional kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita sudah finalisasi draf organisasi, kemudian nanti kita laporkan ke Presiden balik dari AS," katanya di Gedung PP Muhammadiyah di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pembentukan Badan Cyber Nasional tidak semudah yang ia perkirakan sebelumnya.

"Terus terang tadinya saya pikir sederhana ternyata banyak sekali masalahnya, tapi sekarang sudah hampir final," katanya.

Sebelumnya, pemebentukan Badan Cyber Nasional diharapkan dapat diselesaikan pada 2015.

Proses pengkajian Badan Cyber Nasional sudah dimulai sejak 2013 saat Dewan Ketahanan Nasional menyiapkan payung hukum pembentukan Desk Keamanan Siber Nasional dan pada 2014 dilanjutkan dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2014 tentang DK2ICN.

Badan Cyber Nasional akan dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan diharapkan keberadaannya langsung berada di bawah Presiden Joko Widodo.

Rencana keberadaan badan itu dengan latar belakang banyaknya serangan cyber ke Indonesia setiap harinya. 

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Media Jerman: Cepat atau Lambat, Tentara Suriah Akan Menangkan Peperangan

https://cdn.rbth.com/468x312/all/2015/11/24/su-24_attack_tas_12683822_468.jpg 
Su-24 Rusia
Tentara Suriah yang didukung oleh Angkatan Udara Rusia akan memperoleh kemenangan dalam perang sipil, sementara perpecahan di antara pasukan anti-pemerintah akan semakin meruncing. Demikian hal tersebut dilaporkan media Rusia Sputnik, mengutip laporan yang dipublikasikan surat kabar Jerman FAZ.
"Keterlibatan Rusia merupakan titik balik yang tak terbantahkan bagi Damaskus," tulis media tersebut.

Menurut FAZ, cepat atau lambat, tentara pemerintah akan memperoleh kemenangan atas pertempuran di Provinsi Aleppo yang berbatasan dengan Turki. Sementara terkait kemungkinan intervensi Arab Saudi atau Turki di sisi pasukan antipemerintah, dinas rahasia Jerman menganggap bahwa kemungkinan hal tersebut akan terjadi sangat kecil, demikian ditulis FAZ.

Tentara Suriah berhasil meraih keberhasilan yang signifikan dalam memerangi teroris, menghancurkan beberapa rute pasokan utama teroris di wilayah provinsi Aleppo.

Secara khusus, Tentara Suriah dan Pasukan Pertahanan Nasional (NDF) telah berhasil memotong beberapa jalur pasokan utama militan front al-Nusra di kota Mayer yang terletak di antara kota Aleppo dan perbatasan negara tersebut dengan Turki.

Menurut sumber, operasi militer masih berlangsung di pinggiran timur Aleppo dekat Bandara Kuweires. Di sana, para tentara ditugaskan untuk membersihkan daerah dari para militan.

FAZ mencatat bahwa setelah pasukan tentara Suriah yang didukung oleh pasukan Rusia mendapatkan kembali kendali penuh atas wilayah barat Suriah, operasi antiteroris dapat dilanjutkan di daerah timur negara tersebut.

Rusia meluncurkan serangan militer ke sasaran ISIS kelompok teroris Jabhat al-Nusra di Suriah sejak 30 September 2015. Serangan ini dilancarkan beberapa jam setelah Dewan Federasi Rusia memperbolehkan Presiden Vladimir Putin menggunakan Angkatan Rusia di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar al-Assad meminta bantuan langsung kepada presiden Rusia. Sejak awal operasi, kelompok udara Rusia telah melakukan ratusan serangan mendadak, menghancurkan puluhan gudang amunisi, gudang bahan peledak, dan berbagai pos komando.

Sumber : RBTH. Indonesia